Jonan: Semua Jasa Transportasi di Indonesia Harus Dipungut dalam Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menegaskan bahwa semua perusahaan jasa transportasi di Indonesia wajib melakukan transaksi dengan rupiah. Menurut Jonan, penggunaan rupiah di dalam negeri adakah amanat Undang-undang Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Semua jasa transportasi yang dilaksanakan di Indonesia itu harus dipungut dalam bentuk rupiah," ujar Jonan usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Dia melanjutkan, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan aturan agar semua transaksi baik tunai maupun non tunai di Indonesia harus menggunakan rupiah. Dengan aturan itu kata dia, secara otomatis korporasi harus menggunakan rupiah dalam.transaksinya di dalam negeri. Dia mencontohkan pembayaran airport tax di bandara juga termasuk harus menggunakan rupiah. "Harus diubah dengan rupiah," kata Jonan.

Namun Jonan juga mengatakan bahwa Kemehub tak bisa memberikan hukuman kepada operator jasa transportasi apabila tetap menggunakan dollar AS dalam transaksinya. Pasalnya kata dia, kewenangan tersebut adalah kewenangan Bank Indonesia bukan Kemenhub.

Jonan merupakan menteri yang sangat vocal terkait penggunaan rupiah di sektor perhubungan. Misalnya saat Jonan berkali-kali mengingatkan Pelindo II untuk menggunakan mata uang rupiah untuk semua transaksi pembayaran di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Pada Maret lalu, Jonan bahkan berandai-andai, apabila dia adalah penegak hukum, pengguna transaksi dollar AS di pelabuhan akan dia tangkap. "Kalau saya jadi penegak hukum ya saya tangkap," ujar Jonan setelah menghadiri acara di Universiitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Menurut Jonan, penggunaan rupiah dalam setiap transaksi sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jadi menurut dia, peraturan itu harus dipatuhi siapa pun tak terkecuali Pelindo II sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok.

"Coba dibaca Undang-undang Mata Uang. Kalau memang harus semua transaksi di indonesia harus pakai mata uang rupiah. Ya semua mesti mematuhi," kata dia.

Di tengah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, beberapa pelabuhan pun disorot karena masih saja menggunakan mata uang Negeri Uwak Sam itu dalam transaksi keuangan.

Tak perlu jauh-jauh, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang disorot karena dianggap tak patuh terhadap undang-undang itu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah melayangkan surat edaran terkait kewajiban operator Pelabuhan Tanjung Priok yaitu Pelindo II untuk menggunakan rupiah dalam semua transaksi kepelabuhan.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com

Freight Forwarder Berharap Banyak Pada Teluk Lamong

TEMPO.CO, Surabaya - Pengusaha freight forwarder atau pengiriman dan penerimaan kargo menaruh harapan besar terhadap Terminal Teluk Lamong di Tanjung Perak, Surabaya. Terminal yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat pekan lalu itu diyakini bakal mengurai antrean yang biasa menyiksa mereka di Terminal Peti Kemas Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak. 

"Komoditas akan bisa cepat terdistribusi tanpa menunggu berjam-jam seperti yang biasa terjadi akibat seluruh truk kontainer menumpuk di depan Terminal Petikemas Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak," ujar Ketua Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur Henky Pratoko, kepada Tempo, Rabu 27 Mei 2015.

Henky mengungkapkan, selama ini sistem alur distribusi barang ekspor terhambat dengan banyaknya antrean truk kontainer di depan Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Bahkan diakuinya, antrean bisa mencapai beberapa kilo meter setiap harinya. Antrean diakui membuat pengusaha merugi. “Ini tugas TPS untuk membenahi alur antrean,” katanya.

Namun dengan adanya Terminal Teluk Lamong ini antrean truk kontainer diperkirakan akan mulai berkurang. Apalagi beberapa bulan terakhir, arus pelayaran di Teluk Lamong meningkat menjadi rata-rata 30 call pelayaran domestik.

Diperkirakan peningkatan arus pelayaran ini menandai proses migrasi pelaku bisnis peti kemas dari TPS ke Teluk Lamong secara bertahap. Teluk Lamong menawarkan pelayanan zero waiting time yang bebas dari antrean karena layanan online dan serba otomatis.

Dari kacamata Henky, ini terobosan yang bagus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Alasannya, Teluk Lamong dipastikan memiliki peranan yang signifikan untuk mempercepat distribusi logistik.

Pada kuartal pertama tahun ini saja, ia mencatat telah terjadi peningkatan arus pengiriman peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dibanding dengan tahun lalu, kontainer telah meningkat hingga seribu unit. Ia juga mengindikasi ini dipengaruhi dari Alur Pelayaran Barat Surabaya yang sudah mencapai minus 13 low water spring (LWS).

General Manager Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya Eko Hariyadi mengaku kehadiran Teluk Lamong bisa mendongkrak arus pelayaran ekspor yang sedang merosot pada Triwulan I 2015. Padahal target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,7 persen. “Realisasinya hanya tumbuh 4,7 persen saja,” ucapnya.

AVIT HIDAYAT

Sumber : http://bisnis.tempo.co 

Asosiasi: "Beresin" Logistik, Perlu Payung Hukum yang Kuat

 Pelabuhan  Tanjung Priok, Jakarta.

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi optimistis rencana pemerintah untuk memangkas waktu tunggu di pelabuhan (dwelling time) menjadi 4,7 hari, bisa terealisasi.

"Kita bisa bukan tidak bisa. Jadi nanti namanya logistic center semacam BKPM. Ini soal manajemen traffic. Menyangkut infrastuktur. Jadi enggak bisa bicara dwelling time tapi di luar enggak dilihat. Kami dari pelaku siap," kata Yukki dalam Rakernas Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Yukki menambahkan, perlu adanya perubahan susunan dimana tahap clearance barang-barang ilegal dilakukan terlebih dahulu, baru membayar cukai. "Jadi jelas kalau ada barang dilarang masuk, sudah ditolak di awal. Sekarang lebih, di atas lima hari. Jadi permasalahan ini harus secara komprehensif," jelas Yukki.

Selain itu menurut Yukki, pelabuhan-pelabuhan Indonesia perlu memperbesar kapasitasnya jika ingin mengalihkan transportasi logistik dari darat ke laut. Namun menurut Yukki hingga saat ini belum ada payung hukum yang kuat untuk mendukung jalannya program pemangkasan waktu tunggu di pelabuhan.

"Karena beresin logistik, harus ada payung yang kuat. Karena undang-undang di republik ini tidak ada yang menaungi soal barang (logistik) secara khusus, tidak bisa sebagian-sebagian," kata Yukki.

Sebelumnya, Menko Maritim menargetkan akan memangkas waktu tunggu di pelabuhan dari 9-10 hari menjadi 4,7 hari. Dimana dibagi proses pre custom ditargetkan selesai dalam 2,7 hari. Untuk custom 0,5 hari. Sedang post custom, 1,5 hari. Menjadi total 4,7 hari ± 1 hari. Kemudian akan meniru sistem satu atap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di pelabuhan-pelabuhan.

Penulis : Stefanno Reinard Sulaiman
Editor : Erlangga Djumena
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com

KLIPING BISNIS INDONESIA SENIN 23 FEBRUARI 2015

Sumber : http://www.ilfa.or.id

Cargo Service Charges: Pelaku Logistik Mengadu ke KPPU 

Jakarta – Pelaku usaha logistik akan mengadukan dugaan praktik monopoli dalam penerapan biaya jasa pelayanan kargo dan biaya sewa gudang di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya akan melaporkan PT Angkasa Pura (AP) ll karena menaikan biaya sewa gudang dan mengutip biaya jasa pelayanan kargo atau chargo service charges tanpa melalui dialog dengan pengguna jasa.

Merpati dan PT Pos Bikin Bisnis Kargo dan Logistik Udara

Jakarta - Dua BUMN yaitu PT Pos Indonesia dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menjalin kerja sama di bidang kargo atau logistik udara. Kerjasama ini merupakan sinergi dalam menangkap peluang bisnis di bidang logistik yang besar.

Pasca sinergi ini, bisnis logistik Pos Indonesia bisa menjangkau hingga pelosok-pelosok Indonesia dengan cepat memanfaatkan pesawat milik Merpati.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana saat kerja sama di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2013).